100 Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

loading...
Loading...
Berikut ini adalah latihan soal SKB Ilmu Hukum dan perundangan penerimaan CPNS 2019.

Latiha soal SKB ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk soal SKB jabatan di bidang hukum di kementerian atau lembaga tinggi negara.

Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS 2019 bidang hukum, yakni bidang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pada latihan soal SKB ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yang berbasis CAT (computer assistet test).

soal skb cpns ilmu hukum dan perundang-undangan

Yakni khusus untuk formasi atau jabatan di bidang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang Anda lamar, baik itu dikementerian maupun di lembaga tinggi negara.

Lihat: Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019

Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Perundang-undangan


1. Salah satu jenis keadilan dimana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut. ...
a. Justitia Commutativa
b. Justitia Distributiva
c. Lex Generalis
d. Lex Spesialis
e. Lex Sporadis

2. Pengertian dari ius constitutum adalah:
a. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
b. Hukum yang masih harus ditetapkan
c. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
d. Hukum yang sedang berlaku sekarang disuatu tempat atau negara
e. Hukum tentang hak dan kewajiban

3. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan contoh perusahaan yang badan hukumnya:
a. Dibentuk oleh pemerintah
b. Diakui oleh pemerintah
c. Diperbilehkan untuk tujuan tertentu
d. Bertujuan mensejahterakan anggotanya
e. Semua benar

4. Bada hukum publik dan badan hukum privat merupakan klasifikasi badan hukum berdasarkan:
a. Eksistensi
b. Tujuan keperdataan
c. Wewenang
d. Syarat formal
e. Syarat formil

5. yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia:
a. 17 tahun
b. 18 tahun
c. 19 tahun
d. 20 tahun
e. 21 tahun

6. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya adalah pada:
a. Kewajiban membayar pajak
b. Pemenuhan prestasi suatu perikatan
c. Pembatalan perjanjian
d. Sebagai jaminan utang
e. Semua benar

7. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya adalah pengertian dari:
a. Peraturan
b. Hukum perdata
c. Hubungan hukum
d. Hukum Perdata tertulis
e. Hukum Acara Perdata

8. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUH perdata atau KUHD adalah ketentuan tentang:
a. Asuransi
b. Perseroan Terbatas
c. Penanaman modal asing
d. Kontrak
e. PT

9. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adalah pengertian dari:
a. Perjanjian
b. Perikatan
c. Perutangan
d. Persetujuan
e. Wanprestasi

10. Asas dibawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
e. Wanprestasi

11. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori:
a. Kepercayaan
b. Pernyataan
c. Kehendak
d. Penerimaan
e. Keinginan

12. Yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir adalah:
a. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu
b. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak
c. Perjanjian dimana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang berlaku diantara mereka
d. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan aau menimbulkan, mengubah aau menghapuskan hak-hak kebendaan
e. semua benar

13. Salah satu bentuk wanprestasi adalah:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Membayar ganti rugi
c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach)
d. Tepat janji
e. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

14. Pengertian dari prinsip Procimate Cause adalah:
a. Jaminan yang terdekat dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi tertanggung
b. Jaminan yang terjauh dengan kondisi polis dan paling menguntungkan bagi penanggung
c. Suatu prinsip dimana bertambah banyak jumlah objek pertanggungan yang diterima maka akan bertambah baik
d. Prinsip yang menunjukkan apabila atas suatu objek yang diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi
e. Penutupan pertanggungan atas suatu objek asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu tertanggung atau perusahaan asuransi

15. Salah satu perusahaan persekutuan yang bukan badan hukum adalah:
a. Perseroan Terbatas
b. Perusahaan Umum
c. Firma
d. Perusahaan Perseroan
e. PT

16. Kesepakatan perlindungan terhadap HKI yang bersifat Internasional yang pertama ditandatangani di negara:
a. Amerika Serikat
b. Belgia
c. Swedia
d. Swiss
e. Perancis

17. Hak yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak dapat ditiru atau diperbanyak orang lain disebut dengan ...
a. Hak asasi
b. Patent
c. Patent sederhana
d. Merek
e. Hak cipta

18. Upaya melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit dikenal dengan istilah:
a. Rescheduling
b. Restructuring
c. Reconditioning
d. Underwrite
e. Recontract

19. Achmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu ...
a. sumber hukum formal dan abnormal
b. sumber hukum materiil dan formil
c. sumber hukum dalam arti sosiologis dan filosofis
d. sumber hukum dalam arti formil dan historis
e. Sumber hukum filosofis dan hostoris

20. Yang dimaksud sumber hukum dari segi sosiologis yaitu ...
a. b, c, d dan e benar
b. kitab suci dari masing-masing agama
c. sumber yang didasarkan pada tulisan, dokumen, surat dan sebagainya
d. dari mana pembentukan Undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk UUD
e. faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat

21. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang serupa sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutny, disebut ...
a. doktrin
b. kebiasaan
c. yurisprudensi
d. traktat
e. Waris

22. Perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu dan dapat bersifat penting maupun kurang penting, disebut ...
a. traktat
b. yurisprudensi
c. kebiasaan
d. doktrin
e. Kepastian

23. Rangkaian hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut ...
a. hukum formil
b. hukum pidana
c. hukum adat
d. hukum perdata
e. Hukum acara

24. Van Vollenhoven membagi daerah hukum adat masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan hukum adat, diantaranya yaitu ...
a. Aceh, Minangkabau, dan Toraja
b. Timor di luar daerah Inggris dan sekitarnya
c. Kalimantan dan diluar wilayah Belanda
d. Daerah Malaysia dan sekitarnya
e. Bekas jajahan inggris di Asia Tenggara

25. Yang merupakan asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah ...
a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim
b. Tidak setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
c. Peradilan dilakukan "demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
d. Dalam perkara pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan UU
e. semua benar

26. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
e. konsultatif

27. Menurut paham kuno dari Hermenuctica Juris, penafsiran hukum dapat dibagi menjadi ...
a. interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi
b. penjelasan yang dogmatis, teleology, historis, gramatika, dan otentik
c. penafsiran menurut tata bahasa, sejarah, sistematika, teleology dan penafsiran berdasarkan perbandingan hukum
d. gramatikal, historis, logis, sistematis dan utilitaire
e. filosofis, historis, logis, sistematis dan utilitaire

28. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya, merupakan pendapat ...
a. Leon Duguit
b. Meyers
c. Tirtaatmawijaya
d. Simorangk
e. Ibeth

29. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya disebut ...
a. Sistem Hukum
b. Hukum Waris Adat
c. Sistem Hukum Acara Pidana
d. Hukum Adat
e. Kedaulatan Hukum

30. Hukum acara pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut, kecuali ...
a. pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan
b. asas tidak ada hukum tanpa ada kesalahan
c. asas legalitas atau asas nulum delictum
d. asas hakim bersifat menunggu
e. asas keadilan

31. Dalam menegakkan hukum acara perdata di Indonesia terdapat asas-asas sebagai berikut ...
a. asas hakum boleh menolak perkara
b. asas persidangan yang tertutup
c. asas subjektivitas
d. asas hakim harus bersikat aktif
e. asas objektifitas

32. Hukum administrasi negara mempunyai asas-asas hukum yang tidak tertulis, yaitu ...
a. asas persamaan hak
b. asas kebebasan
c. asas legalitas
d. asas exes de pouboir
e. asas kebangsaan

33. Dalam hidup bermasyarakat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain selalu berhubungan atau antara ego (manusia yang beraksi) selalu berinteraksi dengan alter (manusia yang bereaksi). Hubungan tersebut disebut interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu, kecuali ...
a. Satu orangpun dapat mengadakan interaksi, apabila mampu berhubungan dengan makhluk halus
b. Dalam mengadakan interaksi menggunakan bahasa yang saling dimengerti diantara ego dan alter
c. Dalam kurun waktu yang cukup lama, artinya tidak hanya sesaat
d. Adanya tujuan-tujuan tertentu yang mempersatukan
e. Adanya kedaulatan hukum

34. Sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, merupakan makna dari ...
a. Kaidah hukum
b. Kaidah agama
c. Kaidah kesusilaan
d. Kaidah kesopanan
e. Kaidah Attitute

35. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, kecuali ...
a. Ketertiban atau lengkapnya ketertiban dan keteraturan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya ketertiban dalam masyarakat, karena para anggota masyarakat mengetahui bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ia hidup bersama-sama dengan orang lain, disamping itu ia juga mengetahui apa yang seharusnya ia lakaukan dan apa yang seharusnya ia tinggalkan
b. Agar dalam hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan berjalan secara tertib dan teratur diperlukan adanya wadah. Dalam hal ini masyarakat menyediakan wadah, dengan menetapkan aturan-aturan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan bentuk kegiatan yang bersangkutan. Wadah tersebut biasanya disebut lembaga pemasyarakatan
c. Fungsi dari lembaga sosial adalah untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan manusia secara tertib dan teratur. Mengingat ruang lingkup aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga sosial sesuai dengan bidang kegiatan hubungan sosial, misalnya dalam bidang pemerintahan, lalu-lintas, perdagangan, perjanjian, hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya
d. Dalam hubungan sosial, sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial, yang pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu dalam keadaan semula (restitutio in integrum). Terganggunya tatanan masyarakat bukan hanya disebabkan terjadinya pelanggaran hukum, namun juga dapat sebagai akibat adanya orang yang sangat berjasa, tetapi sama sekali tidak dihargai

36. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, kecuali .....
a. Kaidah hukum memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan, contoh: dalam perjanjian kausa yang halal adalah tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)
b. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah hukum tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar hukum tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah huknm tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan
c. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dilarang oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum justru membolehkan, contoh: orang mempunyai hutang, tetapi dalain persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal n1enun1t kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar
d. Kaidah hukum tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian

37. Ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai karya manusia untuk mencari kebenaran, yang memiliki ciri-ciri : sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif. Mengingat hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat, maka kebenaran yang dicari tentunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merupakan arti hukum sebagai .....
a. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan
b. Hukum dalam arti sebagai disiplin
c. Hukum dalam arti sebagai kaidah
d. Hukum dalam arti sebagai tata hukum
e. Hukum dalam arti sebagai kedaulatan

38. C.S.T. Kansil menyebutkan beberapa rumusan definisi hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum, selanjutnya atas dasar definisi-definisi tersebut ditarik kesimpulan, bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu, kecuali ....
A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
B. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib
C. Peraturan itu bersifat memaksa
D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tidak tegas
e. Peraturan yang wajib

39. Isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu keadilan dan kefaedahan, merupakan pandangan dari .....
A. J.H.P. Bellefroid
B. Van Apeldoorn
C. Van Kan
D. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

40. Berikut ini merupakan pernyataan tentang hubungan hukum dengan keadilan, kecuali .....
A. Keadilan berlaku dalam hukum, serta memberikan ukuran lahir dengan mana hukum dapat dipertimbangkan, misalnya keadilan menganjurkan kejujuran, dan konsepsi ini sangat mempengaruhi perkembangan sistem-sistem hukum
B. Pembentuk undang-undang haruslah berusaha agar tuntutan keadilan dapat tercapai. Adapun caranya dengan membuat peraturan perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga masih memberikan kesempatan kepada hakim dalam
menerapkannya pada kasus konkrit dengan memperhatikan atau mempertimbangkan segi keadilan
C. Di dalam suatu proses peradilan berlaku asas bahwa para pihak didengar dan diperlakukan sama dihadapan hakim
D. Keadilan adalah apa yang benar-benar berlaku atau apa yang seharusnya berlaku sesuai dengan isi kaidah hukum, dan tidak dipersoalkan apakah baik atau buruk, sedangkan Hukum adalah suatu cita-cita yang didasarkan pada sifat moral manusia

41. Sumber hukum yang dihubungkan dengan masyarakat. Sehingga sumber hukum ini dicari dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yaitu berupa faktor-faktor yang menentukan isi hukum, termasuk di sini adalah faktor-faktor yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan, agama, moral, kependudukan, dan sebagainya. Dengan demikian sebagai su1nber hukumnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, merupakan sumber hukum dalam arti ....
A. Sumber hukum dalam arti sosiologis
B. Sumber hukum dalam arti ekono1nis
C. Sumber Hukum Formal
D. Sumber hukum dalam arti sejarah

42. Faktor-faktor idiil, adalah merupakan cita-cita hukum (Rechtsidee). Sebagian sarjana mengatakan bahwa yang merupakan faktor idiil yang secara langsung adalah keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keadilan merupakan titik sentral penegakan hukum, sedangkan yang merupakan faktor idiil yang secara tidak langsung atau dianggap sebagai tujuan akhirnya adalah kesejahteraan umum. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap tepat sebagai faktor idiil adalah ...
a. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain
b. Kebiasaan
c. Hukum yang berlaku (mengingat bahwa hukum memiliki sifat kesejarahan)
d. Pancasila dan Masyarakat Adil Makmur

43. Isi hukum bersumber dari rasio atau akal manusia. Seperti yang dikatakan Hugo de Groot, bahwa dengan menggunakan pikiran saja adanya dan isi hukum kodrat dapat dijabarkan dari kodrat inanusia. Hukum kodrat semata-mata bersumber pada pertimbangan akal dalam menyatakan apa yang pada hakekatnya jujur, patut atau tidak patut, merupakan pandangan dari ...
a. Teori teokrasi
b. Teori hukum kodrat yang rasionalistis
c. Teori historis
d. Sumber hukum dalam arti ekonomis
e. teori sosialis

44. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kecuali ...
a. Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap
b. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum
c. Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar
d. Adanya pengaruh dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif

45. Asas ini berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yaitu untuk terjadinya suatu perjanjian disyaratkan harus ada kata sepakat. Perjanjian dapat dibuat bebas dari bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisanpun tetap sah, kecuali apabila disyaratkan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan harus dituangkan dalam bentuk akta. Tentang tertulisnya perjanjian sebenarnya hanyalah bermanfaat untuk pembuktian di kemudian hari, merupakan asas ....
a. Asas konsensualisme
b. Asas mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda)
c. Asas kebebasan berkontrak
d. Asas itikad baik (te goeder trouw)

46. Sistem hukum, meliputi keseluruhan hukum yang ada dan berlaku baik yang bentuknya tertulis maupun yang bentuknya tidak tertulis, mempunyai unsur-unsur, diantaranya adalah hukum yang sengaja dibuat penguasa yang berwenang (wettenrecht), yang bentuknya tertulis dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, merupakan unsur .....
a. Hukum undang-undang
b. Hukum kebiasaan dan/ atau hukum adat
c. Hukum yurisprudensi
d. Hukum traktat

47. Berdasarkan sumber berlakunya, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian antar negara, adalah ....
a. Hukum undang-undang (wettenrecht)
b. Hukum kebiasaan dan hukum adat (gewoonte en adatrecht)
c. Hukum traktat (tractatenrecht)
d. Hukum yurisprudensi (jurisprudentierecht)

48. Perbuatan hukum sepihak pada hakekatnya adalah perbt1atan hukum yang hanya memerlukan peryataan kehendak dari satu pihak saja untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Contohnya adalah, kecuali ...
a. Pembuatan surat wasiat
b. Penerimaan atau penolakan warisan
c. Penolakan persekutuan harta kekayaan, pemilikan dan pembayaran
d. Kelahiran

49. Berikut ini merupakan pernyataan tentang manusia sebagai subjek hukum, kecuali ...
a. Seseorang dianggap cakap hukum (handelingsbekwaam) adalah orang yang dianggap cakap atau cukup cakap uutuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya, berarti ia dibenarkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya dan untuk melakukan perbuatan hukum
b. Manusia sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban sejak mulai berusia 17 tahun dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia
c. Perampasan kedudukan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan sampai seseorang kehilangan sama sekali bak-hak keperdataannya atau kematian perdata (burgerlijkdood), sama sekali tidak dapat dibenarkan
d. Saat mulainya manusia sebagai subjek hukum yaitu sejak dilahirkan, ternyata pengakuan tersebut ada penyimpangannya. Apabila kepentingaunya menghendaki sehubungan dengan harta peninggalan atau warisan yang terbuka, anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan asalkan ia lahir hidup

50. Menurut kriteria hukum yang diperlukan badan hukum yang tunduk kepada hukum Eropa (KUH Perdata dan KUHD), misalnya Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi, Gereja (S. 1927 No. 156), adalah ...
a. Badan hukum Eropa
b. Badan hukum adat
c. Badan hukum publik
d. Badan hukum privat
e. Badan hukum sosial

51. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sesuai dengan ketentuan tersebut agar wakaf dapat dianggap sah menurut hukum, maka barus memenuhi unsur-unsur dan syara-yarat tertentu, diantaranya adalah orang atau badan hukun yang mewakafkan benda miliknya. Kalau orang, maka harus telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kalau badan hukum adalah termasuk badan hukum Indonesia, merupakan unsur ...
a. Wakif
b. Benda wakaf
c. Ikrar
d. Nadzir
e. semua benar

52. Berikut ini merupakan pernyataan tentang objek hukum, kecuali ...
a. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi sasaran dari suatu hubungan hukum disebut objek hukum
b. Objek hukum dapat dikuasai oleh subjek hukum, sebagai objek dari suatu hubungan hukum tentunya objek hukum itu mempunyai nilai dan harga, sehingga perlu ada penentuan siapakah yang berhak atasnya
c. Biasanya objek hukum adalah hanya berupa benda
d. Objek hukum yang berupa benda atau dalam kepustakaan Belanda termasuk juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek atau BW), digunakan istilah zaak

53. Hak-hak yang bersumber pada hukum perdata. yang berupa: hak kepribadian, misalnya hak atas nama, atas kehormatan, atas kemerdekaan; hak kekeluargaan, misalnya hak matrimonial yang berupa hak bertimbal balik antara suami dan istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan; hak kebendaan, misalnya hak milik, hak pakai, hak pungut hasil, merupakan hak ...
a. Hak-hak publik
b. Hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia
c. Hak-hak keperdataan
d. Hak relatif

54. Apabila peraturan hukum mempunyai efektivitas dalam kehidupan bersama. Hukum berlaku dalam kenyataan di dalam masyarakat, terlepas apakah terbentuknya itu memenuhi persyaratan formal atau tidak, merupakan berlakunya hukum secara ...
a. Kekuatan berlaku secara yuridis
b. Kekuatan berlaku secara sosiologis
c. Kekautan berlaku secara filosofis
d. Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie = The Recognition Theory)

55. Berikut ini merupakan pernyataan tentang budaya hukum di Indonesia, kecuali ...
a. Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum
b. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan
c. Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara konkrit dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum
d. Budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik (suku bangsa) ada yang berdasarkan profesi (bidang kerja dan keahlian)

56. Ada beberapa pasal dalam UU No 4 Tahun 2004 yang dapat dijadikan dasar hukum dilakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu, kecuali ...
a. Pasal 5 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
b. Pasal 16 ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
c. Pasal 28 ayat (1) Hakum wajib menggali, mengikuti, dan memehami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
d. Hakim dalam memutuskan perkara itu mempunyai kebebasan, sampai-sampai kalau ada orang yang dengan sengaja (kecuali dibolehkan oleh UUD 1945) campur tangan dalam urusan peradilan dapat dipidana (pasal 4 ayat (4))

57. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim adalah ...
a. Dalam melakukan penemuan hukum, setelah mengkonsatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dilihat hakim biasanya adalah undang-undang, karena undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber hukum yang penting dan utama dalam penemuan hukum
b. Konstruksi hukum adalah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru
c. Konstruksi hukum mempunyai tujuan membentuk hukum yang konkrit dan sekaligus dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan hukum. konstruksi hukum yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum
d. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi hukum seperti tersebut di atas, maka konstruksi hukum harus mendasarkan pada fakta hukum atau fakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan dapat dicegah pemutusan perkara yang sewenang-wenang tanpa asalan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan

58. Politik hukum Hindia Belanda ini dapat kita lihat pada Pasal 131 Indische Staatregeling yang berbunyi sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana dan hukum acara perdata, harus dikodifikasikan
b. Untuk golongan Eropa dianut asas konkordansi terhadap peraturan perundangan yang berlaku di negeri Indonesia
c. Untuk orang Indonesia dan Timur Asing jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, dapatlah peraturan untuk bangsa Eropa diberlakukan pada mereka baik seluruhnya maupun sebagian
d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang terhadap mereka belum diberlakukan peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk orang Eropa, baik untuk seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu

59. Dalam tata hukum Hindia Belanda, bahwa keseluruhan aturan hukum yang mengatur tatanan kenegaraan yang meliputi organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur aparat pendukungnya, adalah bidang hukum umum ...
a. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitusional law
b. Hukum Tata Negara atau Administratiefrecht atau administrative law
c. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law
d. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law

60. Hukum berdasarkan isi yang mengatur kepentingan umum, atau juga bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai, adalah ...
a. Hukum pemaksa
b. Hukum pelengkap
c. Hukum publik
d. Hukum privat
e. Hukum Adat

61. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibuat di Hindia Belanda oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda bersama Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Secara hierarkhis materinya tidak boleh bertentangan dengan Wet maupun AmvB adalah ...
a. Wet (sejajar dengan undang-undang di Indonesia)
b. Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB)
c. Ordonantie
d. Regerings verordenings (Rv)
e. Semua benar

62. Sumber hukum yang berupa kebiasaan atau hukum tidak tertulis tetapi dipraktekkan oleh pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, adalah ...
a. Undang-undang
b. Konvensi
c. Yurisprudensi
d. Doktrin

63. Dalam teori tujuan pemidanaan, apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam pidana, maka ada tekanan untuk seseorang tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Keadaan ini dinamakan dengan istilah Psychologische Zwang, merupakan pandangan dari teori ...
a. Generale Preventie atau pencegahan umum
b. Speciale Preventie atau pencegahan khusus
c. Verbetring van de dader
d. Onschadelijk maken van de misdadiger

64. Asas dalam hukum pidana ini diciptakan oleh Anselm Von Feurbach yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, adalah asas ...
a. Asas Legalitas
b. Asas teritorial
c. Geen straf zonder schuld
d. Alasan Penghapusan Pidana yang ada dalam KUHP

65. Prinsip dalam hukum lingkungan yang menyatakan bahwa prinsip ini dibentuk tidak hanya untuk mengendallikan pencemaran dan untuk menghilangkan kerusakan tetapi juga untuk mencegah munculnya dampak lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan manusia yang mungkin terjadi, jika mungkin pencegahan dilakukan pada sumber dan dengan tujuan pengurangan resiko, merupakan prinsip ...
a. Pencegahan Pencemaran (The Pollution Prevention Principle)
b. Prinsip Pencemar Membayar (The Polluter-Pays-Principle)
c. Perinsip Kehati-hatian (The Precautionaru Principle)
d. Pengendalian Pencemaran Terpadu

66. Dalam hukum perjanjian, asas yang berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. Asas konsensualisme dapat dijumpai pada pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", merupakan asas ...
a. Asas konsensualisme
b. Asas kebebasan berkontrak
c. Asas pacta sunt servanda
d. Asas itikad baik

67. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Sistem kemasyarakatan/ persekutuan "genealogis" yaitu suatu sistem kemasyarakatan atau persekutuan hukum adat yang anggotanya didasarkan pada keturunan sama, kecuali ...
a. Sistem patrilineal: yaitu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak) seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, dll
b. Sistem matrilineal: yaitu sistem kekerabatan yang anggotanya berdasarkan garis keturunan wanita (ibu) seperti suku/ clan di Minangkabau
c. Sistem parental yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu seperti keluarga pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak
d. Sistem pernikahan sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara kandung

68. Didalam hukum acara perdata dikenal asa audi et alteram partem yang berarti bahwa baik pihak penggugat ataupun tergugat harus sama-sama didengar keterangan-keterangannya oleh hakim dan hakim tidak boleh memilih kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini juga dikenal dengan asas kesamaan para pihak, merupakan asas ...
a. Hakim mendengar kedua belah pihak
b. Pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan terbuka
c. Beracara dikenakan biaya
d. Beracara dengan hadir sendiri
e. Beracara sendiri

69. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan piudana yang didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, adalah bentuk ...
a. tunggal
b. alternatif
c. subsidair
d. kumulatif
e. Kompetitif

70. Konsep Rule of Law dan negara hukum mempunyai tujuan yang sama ...
a. bahwa UUD dalam suatu negara merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
b. bahwa dalam negara yang berdaulat adalah hukum
c. bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat
d. bahwa UUD harus memuat hak asasi manusia

71. Implementasi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 adalah ...
a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan perseorangan
b. mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan
c. mengutamakan kepentingan umum
d. mengutamakan kepentingan perorangan
e. mengutamakan kepentingan saudara

72. Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi ...
a. konsepsi negara hukum
b. negara demokrasi
c. teori kedaulatan hukum
d. pengembangan konsepsi negara hukum
e. semua benar

73. Seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar, disebut dengan :
a. Aturan
b. Adat Istiadat
c. Hukum
d. Kesusilaan
e. Konvensi

74. Hukum yang mengatur tentang Negara dan penyelenggaraan pemerintahan adalah
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Kola
c. Hukum Tata Wilayah
d. Hukum Tata Tertib
e. Hukum Konstitusional

75. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri
a. Disposisi
b. Diskresi
c. Disabilitas
d. Amnesti
e. Grasi

76. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan thd hukuman yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk hukuman dikenal dengan istilah
a. Grasi
b. Amnesti
c. Abolisi
d. Rehabilitasi
e. Remedi

77. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Atau Dekalarasi HAM
ditandatangani pada tanggal
a. 10 November 1948
b. 10 Desember 1948
c. 10 Oktober 1948
d. 10 Desember 1958
e. 10 November 1988

78. Serikut ini yang bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
a. Hak hidup
b. Hak mendapatkan pendidikan
c. Hak untuk bekerja
d. Hak mendapatkan persamaan di mata hukum
e. Hak melakukan sesuatu dengan bebas

79. Menurut Lembaga Amnesti lnternasional, negara yang paling banyak melanggar HAM selama 50 tahun terakhir adalah
a. lrak
b. Iran
c. Israel
d. Amerika Serikat
e. Belanda

80. Meskipun Amerika Serikat adalah Negara yang paling banyak dan paling parah melanggar HAM, namun kesan yang ada justeru AS dianggap sebagai Negara penjaga perdamaian dunia. Hal ini disebabkan oleh
a. Masyarakat dunia buta politik
b. AS pintar menyembunyikan kejahatan HAM -nya
c. AS menguasai jaringan media internasional (baik cetak, maupun elektronik), dan dengan kekuatan media inilah AS mencitrakan dirinya sendiri sebagai Negara penjaga perdamaian, meskipun faktanya justru sebaliknya.
d. Masyarakat dunia menyukai AS
e. Masyarakat dunia takut menghadapi AS

81. Kata "Demokrasi" berasal dari bahasa
a. Sansekerta
b. Urdu
c. Yunani
d. Spanyol
e. lnggris

82. Arti kata "demos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat

83. Arti kata "kratos" dalam istilah Demokrasi adalah
a. Politik
b. Negara
c. Kekuasaan
d. Pemerintahan
e. Rakyat

84. Berikut ini adalah ciri-ciri Pemerimtahan demokratis, kecuali
a. Rakyat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan politik
b. Hak-hak asasi rakyat diakui dan dilindungi
c. Media (Pers) mendapatkan kebebasan untuk mengontrol pemerintah
d. Adanya Pemilu yang bebas, jujur dan adil
e. Adanya pengekangan terhadap kebebasan berpendapat

85. Ketika seluruh rakyat memilih perwakilan melalui Pemilu untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka, maka demokrasi ini disebut dengan
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tak langsung
c. Demokrasi kebebasan
d. Demokrasi sesungguhnya
e. Demokrasi Perwakilan

86. Undang-undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999 telah diganti dengan
a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004
b. Undang-Undang No. 32 tahun 2005
c. Undang-Undang No. 33 tahun 2002
d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004
e. Undang-Undang No. 32 tahun 2002

87. Tujuan lmplementasi kebijaksanaan otonomi daerah (otonomi khusus) termasuk dalam hal pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan negara memiliki tujuan
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Menjamin terselenggaranya kerjasama antar daerah
c. Terpilihnya gubemur/bupati/walikota secara demokratis
d. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
e. Mereformasi birokrasi daerah

88. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada
a. Pemerintahan Kabupaten/ Kota
b. Pemerintahan Propinsi
c. Pemerintahan Kecamatan
d. Pemerintahan Kelurahan
e. Tetap pada Pemerintahan Pusat

89. Menurut UU nomor 22 tahun 1999, di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomkan adalah
a. Pendidikan
b. Pertanahan
c. Agama
d. Sosial
e. Keuangan

90. Kebijaksanaan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dalam:
a. UU Nomor 25 tahun 2001
b. UU Nomor 25 tahun 2002
c. UU Nomor 35 tahun 2000
d. UU Nomor 35 tahun 1999
e. UU Nomor 25 tahun 2000

91. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah
a. Pengadilan Tinggi
b. Pengadilan Negeri
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Yudisial

92. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh
a. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
b. Mahkamah Agung
c. Panglima TNI dan Kapolri
d. Ketua DPR
e. Mendagri

93. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan meperhatikan pertimbangan:
a. Kepolisian
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
c. Mahkamah Agung (MA)
d. Wakil Presiden
e. DPR

94. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan
a. Wakil Presiden
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi

95. DPR memiliki hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah
a. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah
b. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan
c. Hak menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pemerintah
d. Hak memakzulkan Presiden
e. Hak membekukan sementara sebagian kekuasaan Presiden

96. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
a. Melakukan inventarisasi pemasukan negara
b. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara
c. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah
d. Mencegah terjad inya korupsi di lembaga negara
e. Melaporkan pelanggaran oleh birokrat negara kepada kepolisian

97. Siapakah yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum ?
a. Tentara Nasional Indonesia
b. Saluan Pengaman Nasional
c. Kepolisian Republik Indonesia
d. Departemen Hukum dan HAM
e. Departemen Keamanan

98. Contoh bentuk kegiatan SISHANKAMRATA adalah :
a. Pertahanan Sipil (Hansip)
b. Keamanan Rakyat (Kamra)
c. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
d. TNI AU-AD-AL secara menyeluruh
e. Pemuda Bela Negara

99. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :
a. Menciplakan sanksi bagi pelanggar hukum
b. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
c. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
d. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
e. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar

100. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
a. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya alas nama hukum
b. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
c. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
d. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
e. Orang yang melanggar huku m a tau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi

Demikianlah 100 latihan soal SKB CPNS ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan dari kami awambicara.id. Semoga bermanfaat.
loading...

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "100 Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan"

Posting Komentar

kredit

simulasi kredit

cloud hosting terbaik

cloud hosting terbaik di indonesia

advokat