Latihan Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019

loading...
Loading...
Berikut ini adalah contoh soal latihan untuk tes SKB bidang hukum. Contoh soal SKB bidang hukum ini adalah untuk soal SKB jabatan di bidang hukum di kementerian atau lembaga tinggi negara.

Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS, yakni soal SKB bidang hukum di kementerian ataupun lembaga tinggi negara.

Pada soal-soal SKB bidang hukum ini, Anda cukup berkonsentrasi pada mengerjakan soal-soal yang berbasis CAT (computer assistet test) SKB untuk formasi atau jabatan di bidang hukum yang Anda lamar, baik itu dikementerian maupun di lembaga tinggi negara.

Untuk itu, agar dalam tes SKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, belajar dan mencari kisi-kisi soal Tes SKB bidang hukum CPNS 2019, agar dapat lolos tes kompetensi bidang ini.

Kementerian atau lembaga tinggi negara untuk soal SKB bidang hukum ini seperti misalnya untuk CPNS Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM.

latihan soal skb bidang hukum cpns 2019

Ketahui dan pahami jenis formasi yang anda lamar, yang bisa Anda lihat berdasarkan penjelasan dari BKN ini.

Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019


Jika posisi jabatan yang Anda lamar tidak ada dalam daftar tersebut dalam link diatas, berarti posisi jabatan yang Anda lamar adalah JP atau Jabatan Pelaksana.

Kami hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soal CPNS yang akan diujikan nanti.

Baik itu soal SKD CPNS 2019 maupun soal SKB CPNS 2019.

Untuk Soal SKD CPNS telah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.

Sedangkan untuk soal SKB CPNS, telah kami bagi dalam beberapa bagian, yakni:

Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019
Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019
Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019

Dan dalam materi soal SKB bidang hukum kali ini kami akan memberikan contoh soal latihan tes SKB bidang hukum untuk MA RI, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM CPNS 2019.

Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) bidang hukum CPNS 2019 ini kami berikan secara gratis.

Sebagai persiapan dan latihan soal untuk Anda dalam menghadapi semua tahapan tes SKB seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.

Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada 3 tahap, yakni:
  1. Seleksi Admnistrasi
  2. Seleksi Kompetensi Dasar
  3. Seleksi Kompetensi Bidang

Jadi sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik itu SKD maupun SKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.

Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik jika Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang diperlukan nanti mulai dari sekarang.

Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian SKD dan SKB CPNS saja.

Kisi kisi Latihan Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019


Tidak bosan selalu kami ingatkan dan yakinkan kepada Anda bahwa, sekarang ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaan CPNS.

Kunci sukses untuk bisa menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:

1. Kuatkan tekad dan niat
2. Giat belajar latihan soal CPNS dengan sungguh-sungguh, dan
3. Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar bisa lulus dan menjadi CPNS
4. Meminta restu dan doa dari orang tua

Kami akan memberikan soal-soal cpns baik itu SKD maupun SKB sebagai usaha Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.

Untuk contoh soal latihan SKB Bidang Hukum CPNS 2019 di Mahkamah Agung RI, Kejsaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, berikut kami berikan kisi-kisi contoh soalnya.

Contoh Soal SKB Hukum dan Perundang-undangan


1. Salah satu jenis keadilan dimana setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya disebut. ...
a. Justitia Commutativa
b. Justitia Distributiva
c. Lex Generalis
d. Lex Spesialis
e. Lex Sporadis

2. Pengertian dari ius constitutum adalah:
a. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
b. Hukum yang masih harus ditetapkan
c. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
d. Hukum yang sedang berlaku sekarang disuatu tempat atau negara
e. Hukum tentang hak dan kewajiban

3. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan contoh perusahaan yang badan hukumnya:
a. Dibentuk oleh pemerintah
b. Diakui oleh pemerintah
c. Diperbolehkan untuk tujuan tertentu
d. Bertujuan mensejahterakan anggotanya
e. Semua benar

4. Badan hukum publik dan badan hukum privat merupakan klasifikasi badan hukum berdasarkan:
a. Eksistensi
b. Tujuan keperdataan
c. Wewenang
d. Syarat formal
e. Manfaat

5. yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia:
a. 17 tahun
b. 18 tahun
c. 19 tahun
d. 20 tahun
e. 21 tahun

6. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya adalah pada:
a. Kewajiban membayar pajak
b. Pemenuhan prestasi suatu perikatan
c. Pembatalan perjanjian
d. Sebagai jaminan utang
e. Pemenuhan kewajiban

7. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya adalah pengertian dari:
a. Peraturan
b. Hukum perdata
c. Hubungan hukum
d. Hukum Perdata tertulis
e. Hukum Acara Perdata

8. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUH perdata atau KUHD adalah ketentuan tentang:
a. Asuransi
b. Perseroan Terbatas
c. Penanaman modal asing
d. Kontrak
e. PT

9. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adalah pengertian dari:
a. Perjanjian
b. Perikatan
c. Perutangan
d. Persetujuan
e. Prestasi

10. Asas dibawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas:
a. Konsensualisme
b. Kebebasan berkontrak
c. Itikad baik
d. Pacta sunt servanda
e. Wanprestasi

Untuk contoh soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lengkapnya dapat Anda lihat di:

Latihan Soal SKB CPNS Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Contoh Soal SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI


1. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

2. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden

3. Undang-ungang nomor 31 tahun 1999 adalah tentang...
A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

4. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer

5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

6. Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A. Membentuk seluruh partai politik
B. menguji undang-undang terhadap UUD
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material UUD 1945

7. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. tata Negara

8. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa Negara

9. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

10. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
A. Tata usaha negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer

Untuk latihan contoh soal SKB CPNS Calon Hakim (Cakim) - CPNS Mahkamah Agung RI lengkapnya dapat Anda lihat di:

Contoh Soal SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI

Contoh Soal SKB Jaksa - Kejaksaan RI


1. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal ....
A. 11 November
8. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember

2. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa seseorang harus berusia paling tinggi .... pada saat pengangkatan.
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 45 tahun
D. 50 tahun
E. 60 tahun

3. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer

4. Setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama .... hari kerja .
A. 3
B. 5
C. 7
D. 14
E. 30

5. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ....
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum tertinggi

6. Standar Bantuan Hukum disusun dan ditetapkan oleh
A. DPR
B. Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Lembaga Bantuan Hukum

7. Berdasarkan usia, seorang Jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia
A. 56 tahun
B. 58 tahun
C. 60 tahun
D. 62 tahun
E. 65 tahun

8. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh .....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung

9. Bantuan Hukurn dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ....
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di dalam hukum
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas

10 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan Doktrin ...
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Satya Adhya ksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Sapta Satya Adhyaksa

Untuk contoh soal SKB CPNS Jaksa - Kejaksaan RI lengkapnya dapat Anda lihat di:

Latihan Soal Tes SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI

Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan CPNS 2019.

BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu belajar giat agar lolos setiap tahapan termasuk tes SKB nanti.

Ada banyak sekali tips-tips yang akan Anda temui jika Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan kepercayaan dirilah yang sebenarnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tes SKD dan SKB CPNS 2019 nanti.

Selamat berjuang, kami tungggu dan nantikan Anda untuk bergabunglah dengan kami di Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!
loading...

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Latihan Contoh Soal SKB Bidang Hukum CPNS 2019"

Posting Komentar

kredit

simulasi kredit

cloud hosting terbaik

cloud hosting terbaik di indonesia

advokat