Latihan Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI

loading...
Loading...
Soal SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI ini adalah hanya berupa latihan contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang di Mahkamah Agung RI.

Untuk formasi jabatan yang ada di Kejaksaan RI yang terkait dengan bidang hukum.

Soal SKB CPNS Kejaksaan RI ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang Anda lamar pada saat pendaftaran seleksi CPNS 2019 di Kejaksaan RI, seperti contohnya Jaksa.

Khususnya untuk formasi atau jabatan yang ada di Kejaksaan RI, terutama di bidang hukum yakni Jaksa.

Soal-soal SKB Calon Jaksa, CPNS Kejaksaan RI ini hanya berupa latihan soal saja.

contoh soal skb calon jaksa - kejaksaan ri

Jadi bukan soal yang akan diujikan pada saat tes SKB Calon Jaksa CPNS Kejaksaan RI nanti.

Baca: Contoh Soal Tes SKB Calon Hakim - CPNS Mahkamah Agung RI

Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI


Untuk memperbanyak perbendaharaan contoh-contoh soal CPNS sebagai bahan pembelajaran untuk Anda.

Berikut contoh soal tes SKB Calon Jaksa - CPNS di Kejaksan RI:

1. Pengertian dari ius constitutum adalah:
A. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban
B. Hukum yang masih harus ditetapkan
C. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum
D. Hukum yang sedang berlaku sekarang disuatu tempat atau negara
E. Hukum tentang hak dan kewajiban

2. Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia:
A. 17 tahun
B. 18 tahun
C. 20 tahun
D. 21 tahun
E. 22 tahun

3. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal ....
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 23 Desember

4. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa seseorang harus berusia paling tinggi .... pada saat pengangkatan.
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 45 tahun
D. 50 tahun
E. 60 tahun

5. Kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan disebut ...
A. eksekutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. federatif
E. semua benar

6. Hukum acara pidana diberlakukan menurut asas-asas berikut, kecuali ...
A. pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan
B. asas tidak ada hukum tanpa ada kesalahan
C. asas legalitas aau asas nulum delictum
D. asas hakim bersifat menunggu

7. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP, adalah bentuk ...
A. tunggal
B. alternatif
C. subsidair
D. kumulatif

8. Das Solien artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak harus
D. Lebih baik diharuskan
E. Tidak mutlak diharuskan

9. Das Sein artinya
A. Apa yang seharusnya
B. Apa yang ada sekarang
C. Tidak ada
D. Lebih baik ditiadakan
E. Tidak mullak diharuskan

10. Hukum pidana merupakan bagian dari
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional

11. Hukum Pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural

12. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural

13. Yang bukan merupakan asas hukum acara pidana adalah
A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak
C. Asas memperoleh bantuan hukum
D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara tertutup dari publik

14. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Hukum Militer

15. Yang berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana adalah
A. Hakim
B. Jaksa
C. Advokat
D. Polisi
E. Pengacara

16. Yang menjalankan fungsi pengecekan BAP (Serita Acara Pemeriksaan) dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan
A. Kehakiman
B. Kejaksaan
C. Kepolisian
D. Mahkamah Agung
E. Detektif

17. Arti dari P21 adalah
A. BAP belum komplit
B. BAP telah lengkap
C. BAP perlu dilengkapi
D. BAP tidak harus lengkap
E. BAP belum disiapkan

18. Hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jika telah dijalankan disebut dengan
A. Abolisi
B. Amnesti
C. Ambassador
D. Hak hukum
E. Asimilasi

19. Setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama .... hari kerja
A. 3
B. 5
C. 7
D. 14
E. 30

20. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka

21. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut
A. contempt of parliament
B. contempt of justice
C. contempt of court
D. contempt of judge
E. contempt of truth

22. Berkas/ surat dari tergugat/ termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat/ pemohon disebut dengan istilah
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum

23. Satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi 
E. Duplikasi

24. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ....
A. Ankum
B. Ankum Berwenang Penuh
C. Ankum Atasan
D. Ankum dari Ankum Atasan
E. Ankum tertinggi

25. Standar Bantuan Hukum disusun dan ditetapkan oleh
A. DPR
B. Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Lembaga Bantuan Hukum

26. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk hukuman dikenal dengan istilah
A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi

27.Juncto adalah istilah yang memiliki arti
A. Berhubungan atau berkaitan dengan
B. Penghubung pihak-pihak yang berperkara
C. Hubungan baik antara dua pihak
D. Putus hubungan
E. Tak boleh berhubungan

28. Upaya hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jika adanya kekhilafan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/ novum yg belum pernah disampaikan di persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)
A. Peninjauan Kembali (PK)
B. Peninjauan Ulang
C. Pembatalan Hukum
D. Amnesti
E. SP3

Baca: Contoh Soal SKB CPNS Bidang Hukum

29. Laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana
A. Visum
B. Visum et repertum
C. Novum
D. General Report
E. Laporan khusus

30. Berdasarkan usia, seorang Jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia
A. 56 tahun
B. 58 tahun
C. 60 tahun
D. 62 tahun
E. 65 tahun

31. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh .....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Menteri
E. Jaksa Agung

32. Bantuan Hukurn dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ....
A. Keadilan
B. Persamaan kedudukan di dalam hukum
C. Keterbukaan
D. Pelayanan prima
E. Efektivitas

33. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan Doktrin ...
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Krama Adhyaksa
C. Tri Satya Adhya ksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Sapta Satya Adhyaksa

34. Penahanan disiplin ringan rnerupakan salah satu jenis hukuman militer yang paling lama ....
A. 14 hari
B. 21 hari
C. 30 hari
D. 45 hari
E. 60 hari

35. Yang bisa dijadikan subyek hukum adalah
A. Manusia
B. Sadan hukum
C. Manusia & Badan hukum
D. Warga Negara Asing
E. Warga Lokal

36. Berikut ini adalah hukum pidana, kecuali
A. Hukuman Penjara
B. Hukuman mati
C. Hukuman cambuk
D. Hukuman Ganti rugi
E. Hukuman kurungan

37. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan meperhatikan pertimbangan:
A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR

38. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan
A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

39. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali ....
A. Pengamanan kantor
B. Pengamanan kediaman
C. Pengamanan komunikasi
D. Pengamanan fisik
E. Pengamanan mental

40. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan1 terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyakbanyaknya .... inspektorat.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8

41. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan usulan dari ....
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri
D. Jaksa Agung
E. Ketua DPR

42. Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah undang-undang nomor ....
A. Nomor 18 Tahun 2002
B. Nomor 16 Tahun 2004
C. Nomor 22 Tahun 2004
D. Nomor 16 Tahun 2006
E. Nomor 18 Tahun 2006

43. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya .... orang Staf Ahli.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8

44. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru adalah periode ....
A. 2014-2018
B. 2014-2019
C. 2015-2019
D. 2015-2020
E. 2016-2021

45. Siapakah yang memiliki tugas mernjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum ?
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Saluan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan

46. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah :
A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi

47. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :
A. Menciplakan sanksi bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar

48. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali ....
A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
B. Terus menerus melalaikan kewajiban
C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas
D. Melanggar sumpah atau janji jahatan
E. Melakukan perbuatan tercela

49. Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan ....
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Jaksa Agung
E. Peraturan Jaksa Negeri

50. Makna warna kuning pada logo kejaksaan memiliki arti
A. Luhur
B. Tekun
C. Bijaksana
D. Adil
E. Berani

51. Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa dikeluarkan pada tahun ....
A. 2010
B. 2012
C. 2014
D. 2015
E. 2016

52. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali .. ..
A. Berbadan hukum
B. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
C. Memiliki pengurus
D. Memiliki program Bantuan Hukum
E. Memiliki calon Penerima Bantuan Hukum

53. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan ....
A. Kejaksaan Negeri
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan Militer
D. Cabang Kejaksaan
E. Kejaksaan Pidana Khusus

54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang ....
A. Sistem Praperadilan
B. Hukum Militer
C. Badan Hukum
D. Bantuan Hukum
E. Tindak Pidana Khusus

55. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah ....
A. Uang temuan
B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi
C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara
D. Uang rampasan negara
E. Pembayaran denda tindak pidana

56. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya alas nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirl<an dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi

Demikianlah 50+ latihan soal tes Seleksi Kompetensi Bidang - SKB calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI dari awambicara.id, semoga bermanfaat. Terimakasih!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Latihan Soal SKB Calon Jaksa - CPNS Kejaksaan RI"

Posting Komentar

CPNS

Soal CPNS

Drama Korea

Tips blogging

hukum