Contoh Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019

loading...
Loading...
Soal seleksi kompetensi bidang atau SKB merupakan soal ujian untuk peserta CPNS yang lulus SKD CPNS.

Soal ujian SKB ini berisi soal-soal ujian yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS.

Jadi disini, pada soal-soal SKB ini, Anda cukup berkonsentrasi pada mengerjakan soal-soal yang berbasis CAT (computer assistet test) SKB untuk formasi atau jabatan yang Anda lamar.

Untuk itu, agar dalam tes SKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, belajar dan mencari kisi-kisi soal Tes SKB CPNS 2019 atau materi soal SKB CPNS 2019 agar dapat lolos tes kompetensi bidang ini.

Sebagai informasi, bahwa soal-soal Tes SKB CPNS 2019 nanti akan berbeda-beda untuk setiap formasi jabatan.

soal skb kemendagri cpns 2019

Jadi saat Anda belajar materi soal SKB nanti, jangan sampai anda salah mempelajari materi soal SKB atau belajar materi Soal SKB yang berbeda dengan formasi jabatan yang Anda lamar.

Ketahui dan pahami jenis formasi yang anda lamar, yang bisa Anda lihat berdasarkan penjelasan dari BKN ini.

Contoh Soal SKB Kemendagri CPNS 2019


Sebagai catatan jika posisi yang dilamar tidak ada dalam daftar tersebut diatas (dalam link bkn diatas) berarti posisi yang Anda lamar adalah JP atau Jabatan Pelaksana.

Materi soal SKB CPNS 2019 akan dibedakan menjadi dua jenis menurut jabatan.



Kedua jabatan itu dibedakan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana (JP).

Yang termasuk dalam jabatan JFT ini adalah guru, dokter, apoteker, dan lain-lain yang sejenis.

Untuk JFT, materi yang harus dipersiapkan adalah tentang Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Materi tersebut berlaku untuk formasi di instansi Pusat, Kementerian, Lembaga, maupun Daerah.

Sekali lagi, cek terlebih dahulu apakah formasi jabatan yang Anda lamar termasuk kedalam kategori JFT atau JP.

Sehingga saat anda akan mempelajari materi soal SKB tidak salah dan sesuai dengan yang akan diujikan nanti.

Kami dari awambicara.id hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soal CPNS yang akan diujikan nanti.

Baik itu soal SKD CPNS 2019 maupun soal SKB CPNS 2019.

Untuk Soal SKD CPNS telah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.

Sedangkan untuk soal SKB CPNS, telah kami bagi dalam beberapa bagian, yakni:

Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019
Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019
- Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019

Dan dalam materi soal SKB Kementerian dan Lembaga kali ini kami akan memberikan contoh soal latihan tes SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019.

Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) Kemendagri CPNS 2019 ini kami sajikan secara gratis.

Sebagai persiapan dan latihan soal untuk Anda dalam menghadapi semua tahapan ujian seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.

Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada 3 tahap, yakni:
  1. Seleksi Admnistrasi
  2. Seleksi Kompetensi Dasar
  3. Seleksi Kompetensi Bidang

Jadi sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik itu SKD maupun SKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.

Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik jika Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang diperlukan nanti mulai dari sekarang.

Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian SKD dan SKB CPNS saja.

Kisi kisi Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019


Tidak bosan kami selalu ingin mengingatkan dan meyakinkan kepada Anda bahwa, dijaman sekarang ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaan CPNS.

Kunci sukses untuk bisa menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:

1. Kuatkan tekad dan niat
2. Giat belajar latihan soal CPNS dengan sungguh-sungguh, dan
3. Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar bisa lulus dan menjadi CPNS
4. Meminta restu dan doa dari orang tua

Setelah Anda berniat dan bertekad untuk menjadi CPNS, berikutnya untuk membantu usaha Anda dalam berlatih dan belajar soal-soal CPNS, kami dari awambicara.id hadi untuk membantu Anda.

Kami akan memberikan soal-soal cpns baik itu SKD maupun SKB sebagai usaha Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.

Seperti yang telah kami sebutkan diatas, tes SKB adalah ujian seleksi penerimaan CPNS berdasarkan formasi atau jabatan yang diambil oleh pelamar CPNS.

Soal tes SKB ini sesuai dan sejalan dengan jabatan yang Anda ambil saat pendaftaran/ melamar sebagai CPNS nanti.

Untuk contoh soal latihan SKB Kementerian Dalam Negeri - Kemendagri CPNS 2019 berikut kami berikan kisi-kisi contoh soalnya.

1. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem ...
A. monarki
B. demokrasi
C. otoriter
D. parlementer
E. presidensial

2. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen U UD 1945 dilaksanakan secara ...
A. langsung
B. tidak langsung
C. terbuka
D. aklamasi
E. formatur

3. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas ...
A. DPR
B. MPR
C. DPD
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

4. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan tersebut harus ...
A. disahkan oleh lembaga lain
B. direvisi dan diberlakukan
C. dicabut dan diganti
D. diberlakukan dengan catatan
E. tetap dijalankan

5. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah ...
A. pengadilan agama
B. pengadilan umum
C. pengadilan negeri
D. pengadilan tinggi
E. Mahkamah Agung

6. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dinamakan hak ...
A. budget
B. petisi
C. interpelasi
D. in isiatif
E. angket

7. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...
A. praperadilan
B. pertama
C. kedua
D. banding
E. kasasi

8. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ...
A. MK
B. MA
C. KY
D. BPK
E. DPA

9. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kecuali ...
A. MPR
B. DPD
C. Presiden
D. DPA
E. DPR

10. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang legislatif adalah ...
A. pembuatan UU
B. pembuatan kebijakan moneter
C. menyatakan perang
D. memberikan grasi
E. memberikan amnesti

11. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ...
A. kedaulatan
B. kebersamaan
C. kebebasan
D. kesetaraan
E. kemandirian

12. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ...
A. katabelece
B. tingginya peran serta masyarakat
C. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
D. banyaknya demonstrasi
E. penyalahgunaan wewenang oleh warga

13. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pembelanjaan daerah
E. pengeluaran daerah

14. Jabatan struktural Eselon Ila pada perangkat daerah provinsi antara lain ...
A. Kepala Biro
B. Kepala Dinas
C. Kepala Kantor
D. Kepala Bagian
E. Direktur

15. Aktivitas yang dilakukan pada ta hap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah ...
A. mengumpulkan sistem informasi akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
E. menga nalisis kebutuhan anggaran berdasar anggaran tahun sebelumnya

16. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
E. bebas

17. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan ...
A. desentralisasi fungsional
B. desentralisasi jabatan
C. desentralisasi kenegaraan
D. desentralisasi teritorial
E. desentralisasi kebijakan

18. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. terpusat
D. langsung
E. tidak langsung

19. lnspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.
B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
C. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
D. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
E. Pembinaan pejabat eselon yangtidak melakukan tupoksinya.

20. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Lembaga Adat
C. DPRD Kabupaten
D. DPRD Provinsi Papua
E. DPR Pusat

21. Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 ...
A. Pasal 5 Ayat (1)
B. Pasal 20 Ayat (1)
C. Pasal 21 Ayat (1)
D. Pasa l 22 Ayat (1)
E. Pasal 23 Ayat (1)

22. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut ...
A. hak intrpelasi
B. hak angket
C. hak inisiatif
D. hak amendemen
E. hak petisi

23. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut ...
A. konstitutif
B. legislatif
C. yudikatif
D. eksekutif
E. eksaminatif

24. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, pernyataanpernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali ...
A. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden.
B. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
C. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
D. MPR menetapkan GBHN untuk presiden.
E. MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

25. Menu rut U U D 1945, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh ...
A. Presiden dan Menteri
B. Presiden dan DPR
C. Presiden dan MPR
D. Presiden
E. DPD

26. Secara formal, rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh ...
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. MPR
E. BPK

27. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ...
A. menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar
B. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
C. membuat partai politik
D. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E. memutus pembubaran partai politik

28. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 ...
A. Pasal 22 Ayat (1)
B. Pasal 26 Ayat (1)
C. Pasal 27 Ayat (1)
D. Pasal 28 Ayat (1)
E. Pasal 29 Ayat (1)

29. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu ...
A. DPD
B. DPR
C. MK
D. BPK
E. Presiden

30. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ...
A. UUD 1945
B. Peraturan Daerah
C. Keputusan MPR
D. Pancasila
E. Peraturan Pemerintah

31. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan ...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Rakyat
E. DPD

32. Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul ...
A. Sekretaris DPRD
B. Bupati
C. Sekretaris daerah
D. DPRD
E. Mendagri

33. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh ...
A. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
B. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
C. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
D. putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
E. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.

34. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ...
A. propinsi
B. kabupaten/ kota
C. kota administratif
D. desa
E. ibu kota

35. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. tugas pembantuan
D. otonomi daerah
E. sentralisasi

36. Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
A. desentralisasi
B. dekonsentrasi
C. tugas pembantuan
D. daerah otonom
E. otonomi daerah

37. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ...
A. Gubernur
B. Bupati
C. DPRD kabupaten/ kota
D. Camat
E. Walikota

38. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali ...
A. pekerjaan umum
B. kesehatan
C. pendidikan
D. fiskal
E. tata ruang

39. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...
A. sejajar
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. lembaga otonom
E. lembaga administratif

40. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ...
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 6 tahun
D. 8 tahun
E. 10 tahun

Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan CPNS 2019.

BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu belajar giat agar lolos setiap tahapan termasuk tes SKB nanti.

Ada banyak sekali tips-tips yang akan Anda temui jika Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan kepercayaan dirilah yang sebenarnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tes SKD dan SKB CPNS 2019 nanti.

Selamat berjuang, kami tungggu dan nantikan Anda untuk bergabunglah dengan kami di Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!
loading...

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Contoh Soal SKB Kementerian Dalam Negeri - SKB Kemendagri CPNS 2019"

Posting Komentar

kredit

simulasi kredit

cloud hosting terbaik

cloud hosting terbaik di indonesia

advokat