Latihan Contoh Soal SKB Kementerian PUPR CPNS 2019

loading...
Loading...
Latihan Contoh Soal SKB Kementerian PUPR ini adalah salah satu contoh soal latihan untuk ujian seleksi penerimaan CPNS bagi peserta CPNS yang lulus SKD CPNS Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Soal SKB ini berisi soal-soal tes yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar oleh peserta seleksi CPNS, yakni soal SKB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada soal-soal SKB PUPR ini, Anda cukup berkonsentrasi pada mengerjakan soal-soal yang berbasis CAT (computer assistet test) SKB untuk formasi atau jabatan di Kementerian PUPR yang Anda lamar.

Untuk itu, agar dalam tes SKB CPNS 2019 nanti nilai Anda cukup memuaskan, maka Anda harus berusaha keras, belajar dan mencari kisi-kisi soal Tes SKB Kementerian PUPR CPNS 2019, agar dapat lolos tes kompetensi bidang ini.

contoh soal skb kementerian pupr cpns 2019

Ketahui dan pahami jenis formasi yang anda lamar, yang bisa Anda lihat berdasarkan penjelasan dari BKN ini.

Contoh Soal SKB Kementerian PUPR CPNS 2019


Jika posisi jabatan yang Anda lamar tidak ada dalam daftar tersebut dalam link diatas, berarti posisi jabatan yang Anda lamar adalah JP atau Jabatan Pelaksana.

Kami hadir disini untuk membantu Anda mengenal bentuk-bentuk soal CPNS yang akan diujikan nanti.



Baik itu soal SKD CPNS 2019 maupun soal SKB CPNS 2019.

Untuk Soal SKD CPNS telah kami berikan dalam situs ini lengkap dengan tips dan trik dalam menjawab pola soal nya.

Sedangkan untuk soal SKB CPNS, telah kami bagi dalam beberapa bagian, yakni:

Soal SKB Tenaga Kependidikan - Guru CPNS 2019
Soal SKB Tenaga Kesehatan CPNS 2019
Soal SKB Kementerian dan Lembaga CPNS 2019

Dan dalam materi soal SKB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kali ini kami akan memberikan contoh soal latihan tes SKB PUPR CPNS 2019.

Contoh soal cpns skb (Tes Seleksi Kompetensi Bidang) PUPR CPNS 2019 ini kami berikan secara gratis.

Sebagai persiapan dan latihan soal untuk Anda dalam menghadapi semua tahapan tes SKB seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti.

Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Anda bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada 3 tahap, yakni:
  1. Seleksi Admnistrasi
  2. Seleksi Kompetensi Dasar
  3. Seleksi Kompetensi Bidang

Jadi sebelum Anda mengikuti tahapan seleksi berupa soal ujian baik itu SKD maupun SKB, terlebih dahulu Anda harus lulus seleksi Administrasi.

Karena itu, sekali lagi kami ingatkan, akan lebih baik jika Anda mempersiapkan segala jenis dokumen-dokumen penting persyaratan cpns yang diperlukan nanti mulai dari sekarang.

Sehingga untuk selanjutnya Anda hanya sibuk dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian SKD dan SKB CPNS saja.

Kisi kisi Latihan Contoh Soal SKB PUPR CPNS 2019


Tidak bosan selalu kami ingatkan dan yakinkan kepada Anda bahwa, sekarang ini tidak ada lagi istilah sogok menyogok dalam hal penerimaan CPNS.

Kunci sukses untuk bisa menjadi CPNS hanya ada empat, yakni:

1. Kuatkan tekad dan niat
2. Giat belajar latihan soal CPNS dengan sungguh-sungguh, dan
3. Memohon dan berdoa kepada Tuhan YME agar bisa lulus dan menjadi CPNS
4. Meminta restu dan doa dari orang tua

Kami akan memberikan soal-soal cpns baik itu SKD maupun SKB sebagai usaha Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi segala jenis dan bentuk soal yang akan diujikan dalam penerimaan CPNS 2019 nanti.

Untuk contoh soal latihan SKB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian PUPR CPNS 2019, berikut kami berikan kisi-kisi contoh soalnya.

1. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) di Indonesia pada zaman Belanda adalah sebagai berikut, kecuali ...
A. Lands Gebouwen
B. Wegen
C. lrrigatie & Assainering
D. Water Kracht
E. Afdelingen

2. Yang dimaksud 'jalan' sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 adalah ...
A. Ruang sepanjangjalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
B. Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
D. Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagianjalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
E. Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa.

3. Sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebut ...
A. direksi pekerjaan
B. forum direksi
C. forum direksi kemitraan
D. forum konsiliator
E. forum jasa konstruksi

4. Bagian susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan la pis permukaan/aus (surface) dinamakan ...
A. lapangan
B. lapis permukaan
C. lapis perkerasan
D. lapis pondasi atas
E. lapis pondasi bawah (sub base)

5. Yang termasuk contoh proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa adalah ...
A. proyek jalan
B. proyek pendidikan/pelatihan
C. proyek pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan
D. proyek-proyek penelitian teknologi
E. proses produksi pabrik

6. Undang Undang tentang jasa konstruksi telah diatur dalam ...
A. Undang-undang No. 22 Tahun 1999
B. Undang-undang No. 23 Tahun 1997
C. Undang-undang No. 13 Tahun 2003
D. Undang-undang No. 18 Tahun 1999
E. Undang-undang No. 38 Tahun 2004

7. Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 mengatur mengenai ...
A. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh lnstansi Pemerintah
B. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
C. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
D. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
E. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

8. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 membahas tentang ...
A. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh lnstansi Pemerintah
B. Pemerintahan Daerah
C. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah
D. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
E. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

9. UU No.4 Tahun 1992 mengatur tentang ...
A. Perumahan dan Permukiman
B. Bangunan Gedung
C. Jasa Konstruksi
D. Penataan Ruang
E. Jalan

10. Perubahan atas PP No.8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol diatur dalam ...
A. PP No. 15 Tahun 2005
B. PP No. 36 Tahun 2005
C. PP No. 40 Tahun 2001
D. PP No. 77 Tahun 2001
E. PP No. 47 Tahun 1997

11. Pada tanggal 19 Agustus 2013 lalu Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan peraturan mengenai Pedoman Pemberian izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Hal ini terdapat dalam ...
A. Permen PU07-2013
B. Permen PU06-2013
C. Permen PUOS-2013
D. Permen PU03-2013
E. Permen PU02-2013

12. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib ...
A. mengolah air limbah yang bermutu
B. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan
C. mereduksi sarana pengambilan sampel pada outlet unit pengolahan air limbah
D. membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan penumpukan limbah
E. membersihkan aliran air sungai sehingga limbah tidak menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan

13. Berikut termasuk kebijakan Kementerian PU, kecuali ...
A. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah yang aman, nyaman, lingkungan produktif dan berkelanjutan (termasuk dari bencana).
B. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air dalam memantapkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi kerentanan risiko bencana alam.
C. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di lingkungan pemerintahan dan gedung-gedung negara.
D. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana jalan (mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi).
E. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan dari resiko banjir dan krisis air bersih.

14. Bidang Strategi Pembangunan terdiri atas ...
A. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Keterpaduan Fungsi
B. Subbidang Keterpaduan Fungsi dan Subbidang Rencana Praktis
C. Subbidang Rencana Praktis dan Subbidang Rencana Strategis
D. Subbidang Rencana Strategis dan Subbidang Rencana Formal
E. Subbidang Rencana Sitematis dan Subbidang Rencana Formal

15. Bidang Kajian Kinerja memiliki tugas sebagai berikut, kecuali ...
A. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan
B. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
C. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
D. pelaksanaan koordinasi penyusunan hasil kinerja pembangunan
E. pelaksanaan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum

16. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ...
A. Direktur Jenderal Bina Marga
B. Direktur Jenderal Marga Utama
C. Direktur Bina Marga
D. Inspektorat Jenderal Bina Marga
E. Inspektorat JenderalMarga Utama

17. Penataan ruang yang perlu dilakukan oleh Kementerian pekerjaan umum di antaranya sebagai berikut, kecuali
A. Informasi Penataan Ruang
B. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
C. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
D. tanpa perlu Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR
E. lzin Pemanfaatan Ruang

18. Dalam usaha menangani kawasan kumuh, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (CK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan evaluasi pembangunan dengan membangun sebanyak 222 twin block rusun pada tahun ...
A. 2005-2011
B. 2004-2011
C. 2006-2012
D. 2006-2011
E. 2007-2013

19. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha Kementerian pekerjaan umum mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali ...
A. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
B. pengelolaan administrasi kepegawaian
C. pengelolaan administrasi permodalan pembangunan
D. pengelolaan administrasi perlengkapan
E. pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol

20. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ...
A. pendataan Barang Milik Negara
B. pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN
C. pelaporan dan penyusunan program serta pengembangan sistem penatausahaan BMN
D. melaksanakan urusan penatausahaan, pelaporan, dan inventarisasi secara berkala BMN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
E. penghimpunan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan BMN

21. Kontraktor, konsultan, dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan Kegiatan yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hi bah luar negeri disebut ...
A. Kontrak
B. Subkontraktor
C. Kontraktor Utama
D. Impor Sementara
E. Bea Masuk

22. Maksud diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 32/PRT/M/2006 di lingkungan pekerjaan umum adalah sebagai berikut, kecuali ...
A. Landasan, pedoman, dan arahan bagi Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Satminkal, dan Biro PKLN dalam rangka pemasukan barang dan/ atau peralatan.
B. Dasar hukum yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pihak dalam tata cara pemasukan barang dan/atau peralatan.
C. Rujukan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, penyesuaian, dan komunikasi dalam rangka pemasukan barang dan/atau peralatan.
D. Upaya untuk mewujudkan pengendalian dan keterpaduan dalam kegiatan pemasukan barang dan/ atau peralatan.
E. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pelaksana Kegiatan, Satminkal, dan Biro PKLN dalam kegiatan pemasukan barang dan/ atau peralatan.

23. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri dari staf ahli menteri yang meliputi beberapa bidang berikut ini, kecuali ...
A. Bidang Keterpaduan Pembangunan
B. Bidang Ekonomi dan investasi
C. Bidang Hubungan Antar Lembaga
D. Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional
E. Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan

24. Yang termasuk dalam cakupan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Umum adalah ...
A. Direktorat Bina Program Kemitraan
B. Direktorat Bina Teknik
C. Direktorat pengembangan Pemukiman
D. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan
E. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan

25. Tanggal 25 Oktober 2013 lalu Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum berhasil meresmikan pembangunan proyek jalan terowongan (Underpass) pertama dan terpanjang di Indonesia, yaitu ...
A. Underpass Cibubur
B. Underpass Cibinong
C. Underpass Ciputat
D. Underpass Cikarang
E. Underpass Cikampek

26. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah ... atau sudah kawin pada saat mendaftar.
A. 17
B. 18
C. 20
D. 24
E. 27

27. Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada lnsinyur yang telah diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran disebut ...
A. Sertifikat Kompetensi lnsinyur
B. Surat lzin Paktik lnsinyur
C. Sertifikat Rekomendasi PII
D. Sertifikat lzin Kerja
E. Surat Tanda Register Insinyur

28. Undang-undang yang mengatur tentang informasi Geospasial Undang-Undang Nomor ...
A. 2 Tahun 2010
B. 4 Tahun 2010
C. 6 Tahun 2010
D. 4 Tahun 2011
E. 6 Tahun 2011

29. Sebaran titik control geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi disebut dengan ...
A. Geospasial Kontrol Horizontal Dasar
B. Jaring Kontrol Horizontal Nasional
C. Peta Rupabumi Kontrol Horizontal
D. Informasi Tematik Kontrol Horizontal
E. Peta Rupabumi Geospasial Horizontal

30. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang ...
A. Peta
B. Keinsinyuran
C. Jalan
D. Tabungan Perumahan Rakyat
E. Rumah susun

31. Proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai harus memenuhi persyaratan kepastian atas keterbangunan paling sedikit ...
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
E. 50%

32. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan peserta tabungan perumahan rakyat harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat selama ...
A. 6 bulan
B. 12 bulan
C. 18 bulan
D. 24 bulan
E. 36 bulan

33. Badan pengatur jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh ...
A. Presiden
B. Menteri
C. Badan Usaha Penyelenggaraan Jalan Tol
D. Pemerintah Daerah
E. Pengelola Jalan Tol

34. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Rumah Susun adalah Undang-Undang Nomor ...
A. 14 Tahun 2010
B. 22 Tahun 2010
C. 18 Tahun 2011
D. 20 Tahun 2011
E. 24 Tahun 2012

35. Pemisahan antara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan sistem drainase untuk Kata Kecil dilaksanakan paling lambat setiap ...
A. 2 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 15 tahun
E. 20 tahun

36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang ...
A. Jasa Konstruksi
B. lnformasi Geospasial
C. Pesedur Kelayakan Bangunan
D. Rumah Bersubsidi
E. Pengelolaan Sumber Daya Air

37. Organisasi wadah berhimpun lnsinyuryang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia adalah ...
A. PISI
B. AII
C. AISI
D. PII
E. AIIB

38. Pembangunan infrastruktur saat ini diprioritaskan untuk 5 sektor infrastruktur prioritas, yaitu energi, transportasi, jalan dan jembatan, air, dan perumahan. Yang menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR adalah ...
A. energi, transportasi, perumahan
B. energi, transportasi, jalan dan jembatan
C. jalan dan jembatan, air, dan perumahan
D. energi, air, dan perumahan
E. transportasi, jalan dan jembatan, air

39. Berikut adalah Bank yang sudah tergabung sebagai penerbit Kartu Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tarif tol di jalan tol, kecuali ...
A. Bank Mandiri
B. BNI
C. BRI
D. BCA
E. BII

40. Ditjen Cipta Karya Kementerian PU PR terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai. Berikut ini yang tidak termasuk program tersebut adalah ...
A. Program Kata Tanpa Kumuh (Kotaku)
B. Program Masyarakat Sehat Sejahtera (PMSS)
C. Program lnfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
D. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
E. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle(TPS-3R)

Siapkan diri Anda sedini mungkin dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan CPNS 2019.

BKN selalu mengajak dan meminta para peserta seleksi penerimaan CPNS untuk selalu belajar giat agar lolos setiap tahapan termasuk tes SKB nanti.

Ada banyak sekali tips-tips yang akan Anda temui jika Anda mencarinya di internet, maupun dimedia-media sosial, namun keyakinan dan kepercayaan dirilah yang sebenarnya menjadi modal utama Anda untuk lulus tes SKD dan SKB CPNS 2019 nanti.

Selamat berjuang, kami tungggu dan nantikan Anda untuk bergabunglah dengan kami di Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Latihan Contoh Soal SKB Kementerian PUPR CPNS 2019"

Posting Komentar

CPNS

Soal CPNS

Drama Korea

Tips blogging

hukum